BAB XVI KETENTUAN PIDANA DAN SANKSI ADMINISTRATIF Bagian Pertama Ketentuan Pidana Pasal 183 (1) Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 200. 2 Juni 2006 . 13 Tahun 2003 Pasal 78 Ayat (1) Huruf a mengenai Ketenagakerjaan. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pasalnya, undang-undang tersebut akan menjadi pedomanmu selama menjalani pekerjaan di suatu perusahaan. Di dalamnya mengatur mengenai ketenagakerjaan hingga lingkungan. Namun, dengan diundangkannya UU No. Perubahan ini diatur dalam Pasal 81 angka 24 UU Cipta Kerja yang mengubah Pasal 88 Undang. Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari pengusaha. 13 Year 2003 Explanatory Notes Contents CHAPTER I GENERAL PROVISIONS II-103 CHAPTER II STATUTORY BASIS, PRINCIPLESUU No. proses penandatanganan Presiden untuk kemudian diundangkan dalam Lembaran Negara Republik sehingga sah sebagai suatu Undang-Undang yang. com merangkum poin-poin perubahan dalam UU Ketenagakerjaan setelah hadirnya UU Cipta Kerja. Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia. 1. Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja telah diserahkan oleh pemerintah kepada DPR. Dalam pasal 163 UU No. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik. sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Istirahat Panjang. Dalam Pasal 54 . Dan sudah dijelaskan dalam Undang-undang Omnibus Law itu sendiri," kata Masmur. 13 Tahun 2003. Undang-undang Republik Indonesia No. Ikhtisar Putusan Mengenai kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon. Undang-Undang yang Mengatur Perhitungan Pesangon. Dalam rangka pencapaian tujuan bernegara sebagaimana tercantum dalam alinea IV Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dibentuk pemerintahan negara yang menyelenggarakan. 1: Pernyataan Seri: Penerbitan:. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 70 tentang Ketenagakerjaan, anak yang berusia antara 13 sampai 15 tahun dapat bekerja di di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang. Berdasarkan ketentuan undang-undang, batas usia minimal tenaga kerja di indonesia adalah 18 tahun. Nomor. Sekretariat Negara. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Padahal, pada bulan Maret 2003 pemerintah Indonesia telah mengesahkan UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003, yang di dalamnya mengatur hak, kewajiban hingga hukum terkait ketenagakerjaan. 13 Tahun 2003. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang undang ini yang dimaksud dengan : 1. Upah. Uang pesangon yang dimaksud di sini adalah jumlah gaji pokok yang telah ditambah dengan tunjangan tetap, seperti tunjangan. Sep 7, 2016 | Artikel, SN 09, Uncategorized | 0 |. RUU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 156. Di dalam pasal 191 UU No. Tunjangan Hari Raya (THR) Saat ini, aturan tunjangan hari raya mengacu pada Permenaker 6/2016. C. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Undang-Undang Nomor 419 Tahun 1949; b. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi: “ 1. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 78 Tahun 2015, dan SE Menteri Tenaga Kerja No. Undang-undang No. E. 35 tahun 2021 yang mengatur mengenai Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT), waktu kerja dan istirahat, alih daya, serta PHK. Jangka Waktu PKWT. Hak Karyawan atas Pembatasan Waktu Kerja, Istirahat, Cuti & Libur. Ken Arok No 12, Peguyangan Denpasar Utara, Bali. 13 Tahun 2003 Pasal 1 ayat (21) tentang Ketenagakerjaan (UU Ketenagakerjaan), perjanjian kerja bersama adalah hasil kesepakatan antara satu atau lebih serikat pekerja. 1. Bahwa Pemohon I, Pemohon II Pemohon III,. bahwa pembangunan nasional dilaksanakan dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan masyarakat Indonesia seluruhnya untuk mewujudkan masyarakat. 25 Maret 2003 Tanggal Pengundangan. 1 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: a. 13 Tahun 2003 tentang. 13 Tahun 2003 mengatur hubungan ketenagakerjaan antara pekerja dan pengusaha di Indonesia. Sebelum UU Ciptaker disahkan, pesangon maksimal sembilan bulan upah untuk pekerja yang masa kerjanya delapan tahun atau lebih (Pasal 156 ayat 2 i UU 13/2003). H. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. Jun 15 2015. 152–174 Asing dan istirahat panjang Samud 143 panjang. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN I. com - UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020 mengubah ketentuan tentang pemutusan hubungan kerja. Pasal 62. A. Kewajiban Pengawas . 13 Tahun 2003 Pasal 156 Ayat (1) tentang Ketenagakerjaan yang berbunyi:. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas; 3. Pengawasan. 13 Tahun 2003, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN, UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAANIndonesia. (2009). Latar Belakang Pertumbuhan ekonomi yang sangat cepat ditandai dengan tumbuhnya industri-industri baru, menimbulkan banyak peluang. Ketenagakerjaan. Merujuk pada artikel Hak Pekerja yang Terkena PHK dan yang. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Untuk itu, kami mengasumsikan bahwa pengabaian yang dimaksud dalam pertanyaan Anda adalah dicantumkannya Pasal 62 Undang–Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UUK”) namun dikesampingkan. 000,00 (dua. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan. 13 Tahun 2003 Bagian Ketiga. Halaman ini merupakan versi asli dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003. Tenaga Asing. 20. 13 tahun 2003 pasal 77 sampai pasal 85. A. Ada banyak frasa ‘cukup jelas’ pada bagian penjelasan pasal demi pasal dalam setiap peraturan perundang-undangan. Selama bertahun-tahun, UU No 13 Tahun 2003 telah menjadi landasan hukum bagi ketentuan ketenagakerjaan di Indonesia. Upah (Pasal 27 UU No. Pandemi Covid-19 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan”. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang. Membayar upah tidak sesuai dengan kesepakatan. Kontinental. (1) Dalam hal terjadi pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang seharusnya diterima. Jika dipahami, tujuan dari UU Ketenagakerjaan ini memiliki empat tujuan yang tercantum dalam Pasal 4 bahwa pembangunan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan merupakan salah satu peraturan yang dapat digunakan pemerintah untuk memberikan perlindungan kepada pekerja anak. Nama : Ir. RUU Cipta Kerja merevisi beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 13 Tahun 2003, PP No. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 41 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Perluasan Kesempatan Kerja; Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selain itu, pelaksanaan magang juga mengacu pada Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2020 yang juga membahas mengenai pemagangan secara detail di dalam negeri. 2003/ No. Pasal 81 angka 42 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) mengatur bahwa pekerja memasuki usia pensiun merupakan salah satu alasan dapat dilakukannya. Undang-undang ini berlaku untuk semua pekerja dan pengusaha, baik yang bekerja di sektor formal maupun informal. 13/2003), diatur ketentuan mengenai pengakhiran hubungan kerja (PHK) - baik oleh pengusaha yang sudah tidak bersedia menerima pekerja/buruh, atau oleh pekerja/buruh (karyawan) yang tidak bersedia melanjutkan hubungan kerja - karena. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Status: Hanya untuk pelanggan Ketenagakerjaan Ditetapkan: 25 Maret 2003 Berlaku: 25 Maret 2003 Sembunyikan. UU 11/2020 tentang Cipta Kerja turut mengubah beberapa ketentuan dalam UU 13/2003 tentang Ketenagakerjaan. UU No. Kementerian ESDM Targetkan Undang-undang EBT Selesai Tahun Ini. 00 sampai dengan pukul 07. UU Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, menyatakan bahwa: 1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Peraturan Lembur Kerja Karyawan Menurut Ketentuan Undang Undang Lembur. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; Undang-undang No. Pasal 192 (1) Pada saat mulai berlakunya Undang-undang ini, maka: 1. Undang -Undang Nomor 2 Tah un 2004. termination of employment relationship because of acertain thing that results in the coming of an end of therights and obligations of the worker/ labourer and theentrepreneur. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anakHak Cuti Karyawan telah diatur dalam Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 yang mengatur tentang ketentuan cuti karyawan, yang meliputi: cuti tahunan, cuti sakit, cuti besar, cuti bersama, cuti hamil, dan cuti penting. Pengusaha dilarang melakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan pekerja/buruh perempuan hamil, melahirkan, gugur kandungan, atau menyusui bayinya. 7 tahun 1973 tentang Pengawasan Atas Peredaran, Penyimpanan dan Peredaran Pestisida 6. Undang-Undang Republik Indonesia No 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Setiap karyawan perempuan berhak mendapatkan cuti hamil selama 1,5 bulan, cuti melahirkan selama 1,5. Uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak muncul karena adanya pemutusan. 1. Banyak bagian yang disoroti publik dalam omnibus law UU Cipta Kerja ini, salah satunya menyoal pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap pekerja atau buruh. Pada dasarnya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (“UU Cipta Kerja”) tidak mengenal istilah KKWT, KKWTT, dan outsourcing. Ketentuan Pasal 88 ayat (1), (2) dan (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 yang diundangkan tanggal 25 maret 2003, dengan keluarnya keputusan Mahkamah Konstitusi RI No. Berbeda dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang besaran pesangon diatur sebesar 32 kali gaji. Tiga undang-undang itu adalah (1) Undang-undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh, (2) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketengakerjaan, dan (3) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan. 2. Undang-undang No. Isinya adalah sebagai berikut: Penempatan tenaga kerja atau karyawan harus dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, bebas, obyektif, serta adil, dan setara tanpa adanya diskriminasi. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. (2) Jaminan sosial tenaga kerja sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan. By utilizing international. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah salah satu peraturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban pekerja dan. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 2. Pengujian UU No. RI, Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Kep. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 37, Pasal 38, Pasal 39, dan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Dengan dasar hukum undang undang K3 adalah UU Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 Pasal 86 ayat 1 dan 2 tentang pelaksanaan K3 serta pasal 87 ayat 1 tentang wajibnya perusahaan dalam menerapkan aturan K3. Saat artikel ini ditulis, Undang-undang Ketenagakerjaan No. Hak karyawan yang satu ini tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, UU Nomor 03 tahun 1992, UU Nomor 01 tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 22 tahun 2993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 2998. 115 Peraturan Perusahaan, Undang Undang Ketenagakerjaan No. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (“UU Ketenagakerjaan”) Pasal 81 angka 47 Perppu Ciptaker yang mengubah Pasal 156 ayat (2). 00 sampai dengan pukul 05. Pasal 185 ayat (1) dan (2) UU No. 13. Undang-Undang No. 34 s/d 37 Tahun 2021 yang tidak bertentangan dengan ketentuan UU No. keselamatan dan kesehatan kerja; b. 13. UMUM Keberhasilan suatu proses peradilan. Dengan berbagai masalah penerapan UU Nomor 13 Tahun 2003, maka disusunlah paper dengan judul, “ Analisis Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan ”. Pasal 79 ayat 2 huruf b UU No. "Ketentuan yang ada di UU 13 sepanjang tidak dihapus, sepanjang tidak diatur ulang di Undang-Undang Cipta Kerja, maka ketentuannya tetap berlaku. UU. Details. Pengaturan hukum ketenagakerjaan di Indonesia juga diatur dalam UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 25 tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan, dengan beberapa penyempurnaan. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Upah adalah hak pekerja/buruh yang diterima dan. Khusus pengaturan masalah uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dang anti kerugian yang sebelumnya telah diatur dalam kepmen nomor. UNDANG-UNDANG TENTANG KETENAGAKERJAAN. Search for: about us. Pemutusan hubungan kerja (“PHK”) dengan alasan pensiun kini diatur dalam Pasal 81 angka 42 UU Cipta Kerja yang memuat baru Pasal 154A ayat (1) huruf n UU Ketenagakerjaan yang menyatakan bahwa pekerja memasuki usia pensiun merupakan salah satu alasan dapat dilakukannya PHK. Pasal 62. Abstrak: Outsourcing menjadi sah pascakeluarnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. 4347, LL SETNEG : 16 HLM. Dimana, Pasal 77 ayat 1, UU No. Tanggal Putusan : Rabu, 27 Februari 2019. Ketenagakerjaan berasal dari kata tenaga kerja, yang pada pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. Untuk mengantisipasi kontra yang terjadi dalam penggunaan outsourcing, maka dibuat Undang-undang No. Pasal 172 dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Merdeka. Tujuan UU No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. 13 tahun 2003 dengan jelas mengatur bahwa Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:. Secara normatif bentuk tertulis menjamin kepastian hak dan kewajiban para pihak, sehingga jika terjadi perselisihan akan sangat membantu proses pembuktian. V-Pasal 77. Frasa "demi hukum" dalam Pasal 59 ayat (7), Pasal 65 ayat (8) , dan Pasal 66 ayat (4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai "Pekerja/buruh dapat meminta pengesahaan nota pemeriksaan pegawai. Fokus utamanya adalah pembangunan ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan diselenggarakan atas asas keterpaduan. . 5Lalu. Menurut UU No. d. PENGUJIAN PASAL 164 AYAT (3) UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN TERHADAP UUD TAHUN 1945 (Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 19/PUU-IX/2011). Jumlah penduduk yang bekerja terus meningkat dari tahun ke tahun. untuk pertama kali upah minimum yang berlaku, yaitu upah minimum yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mengatur mengenai pengupahan. 13 Tahun 2003 Pasal 86 (1) berbunyi,”Setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas: PERLINDUNGAN PEKERJA PEREMPUAN BERDASARKAN UNDANG- UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN (Makalah Hukum Tenaga Kerja) Oleh: PRISCA OKTAVIANI (111 2011 286) JURUSAN ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS LAMPUNG BANDARLAMPUNG 2013 1 BAB I PENDAHULUAN A. Penjelasan : 17 hlm. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 2. Setiap tenaga kerja. UMUM Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral. Aturan Pengupahan Menurut UU Ketenagakerjaan dan Cipta Kerja di Indonesia. Tonton di. Jakarta. 13. Ady Thea DA. Pengertian Ketenagakerjaan Berdasarkan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah sebagai berikut: “Pemberdayaan dan pendayagunaan tenaga kerja merupakan suatu kegiatan yang terpadu untuk dapat memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi tenaga kerja Indonesia. Undang-undang ketenagakerjaan ini terbentuk atas dasar adanya keinginan untuk membangun dunia ketenagakerjaan di Indonesia. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. 11 Tahun 2020 ttg Cipta Kerja: Pasal 88 : Pasal 88D: Ayat (4) Pemerintah menetapkan upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf a berdasarkan kebutuhan hidup layak dan dengan memperhatikan produktivitas dan pertumbuhan ekonomi. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. 7 . (1) Setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 36 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Pemagangan Dalam Negeri. Rapat Umum Pemegang Saham, yang selanjutnya disebut RUPS, adalah organ Persero yang memegang kekuasaan. Batas Usia Pensiun Karyawan Swasta ternyata juga diatur dalam aturan undang-undang ketenagakerjaan, UU No.